Kaji ulang MoU yang selama ini merugikan PAM Jaya dan segera mengambil langkah hukum untuk memperbaiki MoU tersebut
Silakan klik:
Lengkapi
Kebutuhan Anda
BeritaJAKTIM | KEBONSIRIH - Masalah yang dihadapi PAM Jaya dalam memenuhi kebutuhan air minum di DKI Jakarta begitu banyak. Salah satu permasalahannya terkait Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak swasta yang dinilai sangat melemahkan PAM Jaya. Hal tersebut mendapat sorotan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Nasrullah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih Jakarta Pusat, Jum’at (20/11).Nashrullah menjelaskan, bahwa posisi PAM Jaya di dalam MoU dengan pihak swasta yang selama ini dijalani sangat lemah, padahal posisi PAM Jaya sangat kuat sebagai Badan Usaha Milik Daerah. “Meski menjadi BUMD, PAM Jaya terlihat sangat lemah dalam pengelolaan air di Jakarta” ujar Nashrullah heran.
“Namanya kan perusahaan air minum, tapi faktanya air yang mengalir ke rumah-rumah warga apa sudah siap minum?”
Pria yang akrab disapa Haji Nas ini juga menyayangkan kualitas air yang diproduksi masih sangat jauh dari harapan. “Namanya kan perusahaan air minum, tapi faktanya air yang mengalir ke rumah-rumah warga apa sudah siap minum?” ujar politisi PKS dari daerah pemilihan Jakarta Barat ini.
Nashrullah menghimbau kepada PAM Jaya dan Biro Hukum Pemprov DKI agar melakukan koordinasi dan mengkaji ulang MoU yang selama ini merugikan PAM Jaya dan segera mengambil langkah hukum untuk memperbaiki MoU tersebut.
“Saya berharap PAM Jaya dan Biro Hukum Pemprov DKI bisa segera koordinasi dan mengkaji MoU dan kemungkinan langkah hukum dalam rangka merevisi MoU yang selama ini melemahkan pemerintah,” pungkasnya.
Silakan
klik:
Hanya
dengan Rp 50.000 Anda sudah ikut berdakwah
Posting Komentar